OLEH :
ABDUL WAHAB AHMAD & NURUL GHUFRON

Jelang Pilkada 27 Juni 2018, tensi politik semakin panas. Tarik menarik justifikasi ikatan tertentu selalu menjadi ujung tombaknya. ikatan kesukuan, ikatan kekeluargaan, dan ikatan keturunan akan diekplorasi untuk menarik dukungan. Salah satunya dengan justifikasi sakralitas Agama.

Penggiringan politik dengan bingkai agama sudah terjadi jauh sebelum proses pilkada melalui berbagai terminologi agama, misalnya ijma’ ulama, tausiyah, istikharah dan yang terakhir Fatwa tentang pilihan politik. Sesungguhnya terminology agama ini tak harus berbentuk verbal. Tanpa terminologi dan bahasa agama pun ketika dilakukan oleh seorang tokoh agama dengan melibatkan jamaah sesungguhnya itu bentuk pelibatan agama dalam politik.

Menulis term politik pasti akan dibaca dan ditafsiri secara politik oleh para “pemilik” kepentingan: yang pro maupun kontra. Berbagai pertanyaan bernada curiga akan muncul: siapa penulisnya, berada di pihak siapa, membela siapa, menguntungkan siapa, dan merugikan siapa ?. Kecurigaan-kecurigaan tersebut yang kemudian membuat banyak orang tidak berani mengulasnya. Ketakutan pada stigma politik mengakibatkan masyarakat awam semakin jauh dari pencerahan. Bias perspektif keberpihakan semacam ini tidak dapat dibiarkan dan harus dilawan, agar opini tentang fatwa politik tidak ditelikung dengan penggiringan opini oleh para politikus.

Sejarah Fatwa Politik

14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad S.A.W meninggal tanpa menentukan siapa penggantinya. Beliau hanya menjelaskan kriteria umum pemimpin muslim yang baik dan buruk, yang merupakan kriteria global dan universal. Kriteria global inilah yang termaktub dalam Al Quran dan hadist yang selanjutnya disebut Syari’at dengan validitas benar dan tak boleh digugat karena merupakan dasar keyakinan setiap muslim.

Adapun proses pemilihan pemimpin merupakan sebuah manifestasi syariat yang berkelindan dengan konteks masa, serta kondisi geososial yang bukan merupakan bagian dari syariat. Ini adalah bagian dari ijtihad kaum muslimin sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seobyektif apapun metode dan pelibatannya berkemungkinan salah dan benar yang sah untuk diperdebatkan.

Ummat perlu memahami bahwa fatwa ulama tentang sosok yang dipilihnya itu terikat pada ruang dan waktu yang tidak mungkin dipersamakan kondisinya dengan ruang dan waktu yang lain. Sehingga siapapun ulamanya ketika berbicara tentang nama sosok pilihannya, maka ucapannya sudah bukan lagi atas nama agama, tetapi atas nama ijtihad pribadinya dengan menggunakan referensi dalil-dalil agama dan juga pemahamannya terhadap objek dan kebutuhan pada saat itu. Dalam ranah ini, Ijtihad Politik yang bersifat elastis berbeda dengan agama yang bersifat statis.

Jadi, harus dibedakan mana ranah agama dan mana ranah politik agama. Ranah agama itu sakral dan tak boleh digugat, sedangkan ranah politik agama itu fleksibel dan relatif. Penentuan kriteria pemimpin yang baik yang sesuai dengan ajaran Rasulullah adalah ranah agama, sedangkan penentuan siapa sosok pemimpin yang akan dipilihnya merupakan ranah politik agama. Penyebutan “politik agama” di sini hanya sebagai pembeda bagi gerakan politik praktis yang menggunakan parameter dalil agama dan yang tidak menggunakannya. Dalam prakteknya, sebenarnya politik ya itu-itu saja tak perlu dilabeli sebagai agama atau non-agama karena sejatinya politik praktis memang di luar ranah teks agama itu sendiri.

Pembedaan ini perlu dan merupakan salah satu ciri khas Ahlussunnah Wal Jama’ah. Dalam sejarahnya, hanya golongan di luar Ahlussunnah saja yang menjadikan ajang ijtihad dalam ranah politik praktis sebagai bagian dari ajaran agama yang sakral dan tak boleh digugat. Syi’ah dan Khawarij adalah produk klasik yang dihasilkan akibat ketidakmampuan memilah antara ranah agama dan ranah ijtihad , sehingga keduanya bersikap berlebihan dalam berpolitik praktis dan tak segan menyesatkan bahkan mengafirkan muslim lain yang berbeda ijtihad politiknya. Kita, umat islam, sudah cukup dewasa untuk bisa meninggalkan sikap berlebihan semacam ini.

Disini kedewasaan ummah memahami keberagamaan adalah rahmah diuji. Akankah bingung ataukah menganggap sunnatullah keberagaman. Bagi yang berasumsi kebenaran itu hanya satu dan yang selainnya adalah salah karenanya sesat dan haram akan mendapat banyak pencerahan bahwa yang benar itu sampai pada Al quran dan hadist, selebihnya adalah ijitihad manusia biasa yang boleh tidak sama. Itulah rahmahnya Islam, suatu ijtihad yang benar mendapatkan nilai dua, sedangkan ijtihad yang salah mendapatkan nilai satu. Tidak ada dosa dalam ijtihad yang dilakukan dengan mengkolaborasikan dalil-dalil agama dengan akal, pikiran, dan hati serta dilandasi dengan pengetahuan.

Sampai di sini kita bisa mengukur kedudukan fatwa, tausiah, maklumat atau himbauan yang menyuruh memilih paslon tententu. Meskipun itu semua menggunakan istilah agama seperti “fatwa”, “fardlu”, “barakah”, dan sebagainya, namun semuanya adalah bagian dari ijtihad di bidang politik yang tidak memiliki kebenaran mutlak dan ulama lain boleh mengijtihadi objek yang sama dengan hasil berbeda. Kebenaran yang mutlak hanya milik tuhan.

Fatwa Politik

Fatwa adalah pandangan atau putusan yang dikeluarkan oleh seorang yang ahli dalam bidang agama dengan menggunakan parameter dalil-dalil agama yang terperinci yang telah didialogkan dengan konteks social. Ada tiga unsur fatwa: Pertama, dilakukan oleh ahli yang punya kapabilitas untuk berfatwa (seorang mufti); kedua, dalil-dalil agama yang terperinci (fiqh); ketiga: Realitas di mana dalil-dalil agama itu akan diterapkan secara tepat menurut ijtihad Sang Mufti. Kotekstualisasi ajaran agama sesuai kodisi social itulah Fatwa. Khamar adalah haram, itu dalil agama, Akan tetapi keputusan bahwa minuman dengan merek tertentu adalah haram untuk dikonsumsi sebab masuk kategori khamar, maka itu adalah fatwa.

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorah mufti bersifat mengikat bagi Si mufti dan bagi personal yang mengikatkan diri padanya. Akan tetapi, fatwa itu seringkali tidak tunggal, sebab ijtihad para mufti seringkali berbeda. Seorang muslim yang awam, yang tidak memiliki kapabilitas keilmuan agama yang memadai, diperbolehkan untuk memilih fatwa manapun, selama itu dikeluarkan oleh orang yang punya kapabilitas berfatwa, namun dia wajib mengikatkan dirinya pada salah satu fatwa yang ada.

Demikian halnya terhadap Fatwa Politik Tak ada yang spesial dari topik politik jika dibandingkan dengan topik lainnya. Bila ternyata ada fatwa yang berbeda, maka itulah hasil ijtihad dari mufti yang bersangkutan. Silakan ikuti ijtihad mufti manapun yang dianggap paling mendekati kebenaran tanpa menjelek-jelekkan mufti lainnya. Fatwa Politik hadapilah dengan fatwa politik juga, Sehingga kala ada fatwa politik dihadapi dengan hokum secara politik sesungguhnya menunjukkan kepanikan politik yang bias blunder.

Dalam Pesrepektif Hukum

Bagaimana tatkala fatwa politik itu berisi tentang ujaran kebencian dan hal-hal yang berlebihan (ghuluw), misalnya berisikan vonis munafik, sesat atau bahkan kafir apabila tidak memilih partai atau calon tertentu? Di sinilah, kaum muslimin perlu jeli memilah dan memilih seorang mufti yang berbicara berdasarkan agama dan kedalaman ilmunya, serta mana yang bertingkah seolah mufti padahal tidak punya kapabilitas yang memadai untuk berfatwa, meskipun semuanya bersarung dan bersurban, memiliki lembaga pesantren dan merupakan keturunan ulama. Surban itu tentang pakaian, lembaga pesantren itu tentang manajemen sekolah, dan keturunan ulama itu hanya tentang jalur darah. Ketiganya tidak menjamin adanya kapabilitas untuk berfatwa.

Terhadap fatwa yang berlebihan (ghulluw) tersebut bagaimana dalam perspektif hukum nasional. Akankah hukum nasional tidak mempertanggungjawabkannya ? Hukum itu menghukumi perbuatan manusia atau akibat perbuatan manusia yang dianggap merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang bersifat private maupun publik. Fatwa politik adalah proses ijtihad seseorang ataupun sekelompok orang untuk menentukan pilihan politik, kemudian disampaikan kepada peminta fatwa. Sampai disini masih bersifat private, namun namanya juga fatwa politik pastilah ada para pemilik kepentingan yang ingin menjadikannya sebagai justifikasi pilihannya atau sebaliknya. Pada saat fatwa tersebut dipublish maka berlakulah perspektif publik yaitu hukum. Setiap pernyataan lisan, tulisan dan perbuatan seseorang dalam perspektif hukum dapat diuji dan karenanya dapat diadili berdasarkan hukum.

Proses sampai akhirnya keluar fatwa politik tetang pilihan pada subyek tentu melalui proses pertimbangan terhadap subyek-subyek yang akan dipilih proses mempertimbangkan subyek ini secara tidak sadar akan mengeksplorasi sisi kelebihan dan juga sisi kelemahan yang pada akhirnya menyisakan banyak penilaian negative pada subyek yang tidak dipilih. Alasan dan dasar negative ini sebagai sebuah pertimbangan bagi pemberi fatwa (mufti), sepanjang alasan dan dasar mufti tersebut dalam ranah rahasia dan private si mufti, maka tidak terjangkaulah dari aspek hukum.

Secara substansi, materi fatwa politik dapat berupa pernyataan lisan, tulisan dan perbuatan seseorang. Dalam kaitannya dengan pilihan politik, ada dua aspek yang perlu dicermati, yaitu dasar dan alasan. Dasar, dalam hal ini adalah nash quran dan hadist yang digunakan. Alasan, adalah kondisi obyektif dari para pihak yang akan dinilai. Kedua, pernyataan fatwa politik sebagai hasil simpulan ijditihadnya sang mufti.

Dalam perspektif hukum, pernyataan lisan, tulisan dan perbuatan berkaitan dengan penilaian terhadap seseorang rambu laranganyanya adalah:
1. dilarang ada fitnah dan kebohongan; (KUHP Pasal 315 & UU ITE)
2. dilarang menghina-menyerang nama baik; (KUHP Pasal 310)
3. dilarang menghina/menista SARA; (Pasal 28 ayat (2) UU ITE
5. dilarang membangkitkan kebencian, permusuhan dan perpecahan; (UU Peangan Konflk social)

Fatwa dianggap mengandung fitnah, jika alasan-alasan yang mendasari dikeluarkannya fatwa tersebut mengandung fakta yang tidak benar, dan itu tertuang dalam rumusan fatwa secara nyata. Fatwa dianggap mengandung pencemaran nama baik, jika dalam rumusan fatwa tersebut secara tegas mengandung pernyataan yang menghinakan/merendahkan kondisi atau prilaku pihak tertentu. Fatwa dianggap menistakan SARA, jika dalam fakta tersebut ternyatakan secara tegas penghinaan atau penistaan SARA tertentu. Fatwa dianggap mengandung materi yang membangkitkan kebencian/permusuhan atas dasar SARA jika secara tegas unsur SARA tersebut yang menjadi dasar pilihan atau penolakan politiknya.

Menguji dan mengadili fatwa Politik secara hukum adalah tunduk pada sistem hukum nasional bahwa yang dihukum adalah fakta Politik sebagai sebuah perbuatan Hukum warga negara. Perbuatan hukum sebagai sebuah peristiwa hukum diukur dari apa yang termanifestasikan bukan yang tersirat apalagi dalam pemaknaan. Fatwa politik dapat dinilai melanggar norma jika yang ternyatakan atau tertulis secara terang melanggar norma. Bukan atas tafsir dari fatwa tersebut. Fatwa sebagai sebuah fakta ia merupakan obyek yang akan dinilai dan diukur seperti adanya dan tak boleh ditafsiri. Mengapa demikian karena untuk menilai suatu obyek, syarat pertama adalah kejelasan dan kepastiannya dari obyeknya, maka tentang obyek adalah apa yang tampak terlihat, terdengar dan terbaca. Dalam proses menghukumi, yang dibolehkan untuk ditafsiri hanyalah norma, dikala perlu mendapatkan kejelasan. Suatu fatwa dapat dinyatakan melanggar hukum jika secara langsung dapat dibuktikan bertentangan dengan undang-undang yang bersanksi pidana. Misalnya, “saya mengharamkan diri saya memilih si A”, bahasa haram sesungguhnya bahasa larangan biasa, berbeda dengan “sesat” munafik, terlaknat dan lain sebagainya yang bernada minor/mencela. Karena fatwa menggunakan terminology agama, maka pemaknaanya juga dalam bahasa agama islam. Namun pengertian dari istilah yang digunakan haruslah sampai makna denotative istilah tersebut secara langsung. tidak boleh kemudian ditafsiri bahwa pernyataan “pengharaman” ditafsir secara berlanjut: kalau haram berarti halal darahnya, kalau halal darahnya berarti boleh diperangi, boleh dibunuh dan seterusnya. Demikian juga misalnya, “ saya wajibkan untuk memilih si A”, tidak boleh kemudian ditafsir berlajut, bahwa jika memilih yang lain berarti haram, kalau memilih yang haram berarti murtad atau kafir dan seterusnya.

Akhirnya, Keluarnya Fatwa Politik belakangan ini sesungguhnya langkah politik yang perlu secara hati-hati direspon secara politik. Sebab jika respon politik tidak secara dewasa dan cermat menanggpinya malah akan menimbulkan kesan kepanikan politik yang justru itu yang diharapkan dari lawan politiknya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia pun telah banyak memproduksi fatwa politik baik yang keras maupun yang lembut, sejak jaman orde baru dan orde lama. Karena sesungguhnya dalam kontestasi politik tentu tujuan utamanya adalah kemenangan bukan soal hukumannya, olehkarena itu perlu kecermatan dalam merespon setiap langkah politik, karena politik bukan sekedar ambisi tapi juga soal kecantikan memainkan segenap isu;

Sumber:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156059766353005&id=785308004